Denpasar – Sejak hari pelantikan itu, 1 Oktober 2024, nama Ni Luh Djelantik hampir tak pernah absen dari ruang publik. Agenda demi agenda bergulir seperti ombak yang tak pernah surut: serap aspirasi, reses, talkshow, advokasi, sosialisasi, hingga kunjungan ke pelaku UMKM.
Di layar media sosial, semuanya tampak hidup. Foto-foto pertemuan berjejer. Dokumentasi kegiatan mengalir. Kata-kata tentang perjuangan daerah berulang kali diucapkan.
Seolah ada gerak yang tak pernah berhenti.
Namun di balik keramaian itu, sebuah pertanyaan mulai tumbuh di benak masyarakat Bali—pelan, tetapi semakin keras:
Apa yang benar-benar berubah?
Banyak kegiatan berakhir pada kata-kata yang sama: pendataan, pemetaan masalah, penerimaan aspirasi, penerusan dokumen.
Keluhan masyarakat ditampung seperti air yang ditadah di wadah laporan. Aspirasi dihimpun, disusun, lalu disimpan dalam arsip kegiatan.
Tetapi penyelesaian sering kali tak terlihat.
Padahal mencatat keluhan bukanlah pekerjaan yang luar biasa.
Siapa pun bisa melakukannya.
Seorang anak sekolah dasar pun mampu duduk dengan buku tulis, mendengar cerita orang-orang di sekitarnya, lalu menuliskan satu per satu masalah yang mereka hadapi.
Namun negara tidak menggaji murid sekolah dasar dengan anggaran ratusan juta rupiah.
Negara memberi mandat kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk sesuatu yang jauh lebih besar: memperjuangkan kepentingan daerah hingga lahir keputusan nyata.
Tugas lembaga ini bukan sekadar mendengar, tetapi membawa suara daerah menembus ruang kebijakan nasional. Bukan hanya mencatat masalah, tetapi mengubahnya menjadi keputusan yang menyentuh kehidupan rakyat.
Karena itulah publik mulai menoleh pada angka yang sering disebut: sekitar 370 aduan masyarakat sejak 2024.
Angka itu terdengar besar.
Tetapi angka tidak selalu berarti hasil.
Pertanyaan yang menggantung di udara pun sederhana:
Berapa dari ratusan aduan itu yang benar-benar selesai?
Berapa sengketa tanah yang benar-benar tuntas?
Berapa warga kecil yang akhirnya menemukan keadilan setelah kasusnya diperjuangkan hingga tingkat pusat?
Tanpa jawaban yang jelas, angka itu berisiko menjadi sekadar tumpukan laporan.
Seperti berkas yang terus bertambah, tetapi tak pernah benar-benar bergerak.
Pola yang sama terlihat dalam reses.
Masalah dikumpulkan.
Aspirasi dicatat.
Rekomendasi disusun.
Namun semuanya sering berhenti di titik yang sama: laporan kegiatan.
Padahal masyarakat Bali tidak membutuhkan katalog persoalan.
Mereka hidup di dalam persoalan itu setiap hari.
Yang mereka harapkan bukan daftar masalah.
Mereka menunggu penyelesaian.
Ironinya, semua agenda itu dibiayai oleh uang negara. Dalam satu masa reses saja, anggaran yang digunakan dapat mencapai ratusan juta rupiah—bahkan disebut bisa menembus lebih dari Rp300 juta.
Bagi masyarakat biasa, angka itu bukan angka kecil.
Itu adalah uang rakyat.
Dan ketika uang sebesar itu digunakan, publik tentu berhak bertanya:
apa hasilnya?
Sorotan juga datang dari ruang digital.
Di media sosial, suara kritik sering terdengar keras.
Berbagai persoalan disuarakan dengan nada yang penuh semangat.
Namun ketika ditanya tentang hasil konkret yang diperjuangkan di tingkat pusat untuk Bali, jawabannya sering kali hanya berupa pernyataan.
Banyak suara.
Sedikit keputusan.
Fenomena ini perlahan melahirkan ironi politik baru:
ramai di media sosial, tetapi sunyi dalam kebijakan.
Padahal kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bukan panggung untuk sekadar berbicara.
Ia adalah amanah rakyat.
Didukung fasilitas negara.
Dibiayai oleh uang publik.
Jabatan itu diberikan agar wakil daerah mampu mengubah keluhan menjadi keputusan, dan mengubah aspirasi menjadi kebijakan yang nyata.
Jika semua aktivitas hanya berakhir pada laporan kegiatan dan unggahan media sosial, maka wajar jika kekecewaan mulai tumbuh di tengah masyarakat.
DPD RI bukan lembaga influencer.
Reses bukan sekadar dokumentasi kegiatan.
Dan aspirasi rakyat bukan angka dalam laporan tahunan.
Masyarakat Bali tidak membutuhkan wakil yang hanya terdengar bersuara.
Mereka membutuhkan wakil yang mampu membuat perubahan benar-benar terjadi.
Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah sebuah ironi:
agenda telah berjalan, anggaran telah habis, kegiatan telah selesai—
tetapi manfaatnya nyaris tak terasa.
Dan di tengah riuhnya publikasi kegiatan, satu pertanyaan tetap berdiri diam:
apakah aktivitas benar-benar telah berubah menjadi hasil?
