Jakarta – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, suhu internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak sekadar menghangat, tetapi mulai menunjukkan gejala ketegangan arah. Di satu sisi, NU berdiri di atas tradisi keulamaan yang panjang dan legitimasi kultural yang kokoh. Di sisi lain, ia kian berada dalam orbit kekuasaan yang tak pernah benar-benar netral.
Dalam lanskap seperti itu, suara dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy muncul sebagai artikulasi kegelisahan yang lebih luas bukan sekadar kritik personal, melainkan refleksi atas pergeseran yang dinilai semakin nyata.
“Muktamar ini bukan sekadar forum organisasi. Ini penentuan arah apakah NU tetap menjadi rumah ulama, atau berubah menjadi instrumen kekuasaan,” ujarnya.
Sejarah yang Berulang: NU dan Godaan Kekuasaan
Secara historis, relasi NU dengan politik bukanlah hal baru. Sejak era demokrasi parlementer hingga reformasi, organisasi ini kerap berada dalam posisi ambivalen: menjaga jarak sekaligus bernegosiasi dengan kekuasaan.
Namun yang membedakan situasi hari ini, menurut sejumlah pengamat internal, adalah intensitas dan pola kedekatan yang semakin sistemik. Politik tidak lagi hadir sebagai instrumen taktis, tetapi berpotensi menjadi orientasi.
Kemunculan figur-figur seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dalam dinamika NU memperlihatkan bagaimana batas antara ruang keagamaan dan politik kian menipis. Bahkan kepemimpinan Yahya Cholil Staquf turut menjadi bagian dari diskursus yang tak lagi bisa dihindari.
“Masalahnya bukan siapa yang masuk, tapi apakah NU masih bisa menjaga dirinya dari kepentingan yang lebih besar dari dirinya,” kata Gus Lilur.
Dari Otoritas Ilmu ke Akses Kekuasaan
NU selama ini dibangun di atas otoritas ilmu sanad keilmuan, tradisi pesantren, dan forum bahtsul masail sebagai mekanisme intelektual kolektif. Namun, kritik yang muncul belakangan menyoroti adanya pergeseran halus namun signifikan: dari legitimasi berbasis ilmu menuju legitimasi berbasis akses.
Fenomena yang disebut sebagai “gus-gus nanggung” menjadi simbol dari pergeseran tersebut. Bukan sekadar soal individu, melainkan perubahan standar tentang siapa yang layak tampil dan didengar.
Ketika akses terhadap kekuasaan menjadi variabel dominan, maka meritokrasi keilmuan berisiko terpinggirkan. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya persoalan organisasi, tetapi menyangkut degradasi otoritas moral.
Paradoks Besar: Kaya Ulama, Miskin Seleksi Berbasis Ilmu
Ironi terbesar NU hari ini, menurut Gus Lilur, bukan kekurangan tokoh, melainkan ketidakmampuan sistem untuk memprioritaskan yang paling layak secara keilmuan.
Nama-nama seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim disebut sebagai representasi kapasitas keulamaan yang tidak diragukan.
Namun, dalam praktiknya, proses seleksi kepemimpinan kerap dipengaruhi variabel lain yang tidak selalu berkorelasi dengan kedalaman ilmu.
Di sinilah muktamar menjadi arena krusial:
apakah ia akan menjadi mekanisme koreksi, atau justru legitimasi atas kondisi yang sudah bergeser.
Independensi: Pilar yang Mulai Rapuh?
Kekuatan utama NU selama ini terletak pada kemampuannya menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Jarak itulah yang memungkinkan NU berbicara sebagai otoritas moral, bukan sebagai bagian dari kepentingan.
Namun ketika jarak itu menyempit, fungsi berubah. NU tidak lagi berdiri di atas semua golongan, tetapi berisiko terseret menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan itu sendiri.
“Kalau NU kehilangan jarak, maka ia kehilangan suaranya. Dan ketika itu terjadi, umat kehilangan rujukan,” ujar Gus Lilur.
Muktamar: Ruang Pemurnian atau Formalitas Kekuasaan
Secara ideal, muktamar adalah ruang tertinggi untuk melakukan koreksi, pemurnian, dan penegasan arah. Tetapi realitas politik organisasi sering kali menjadikannya sekadar arena konsolidasi.
Pertanyaan mendasarnya menjadi sederhana namun menentukan:
Apakah muktamar akan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan nilai, atau hanya sebagai prosedur legitimasi?
Jika yang kedua yang terjadi, maka muktamar tidak lagi menjadi solusi, melainkan bagian dari problem itu sendiri.
Ujian Eksistensial NU
Di titik ini, Muktamar Nahdlatul Ulama tidak lagi sekadar agenda organisasi. Ia telah berubah menjadi ujian eksistensial tentang apa dan untuk siapa NU berdiri.
Pilihan yang diambil para kiai bukan hanya menentukan struktur kepemimpinan lima tahun ke depan, tetapi juga menentukan apakah NU tetap menjadi penjaga moral bangsa atau perlahan bergeser menjadi instrumen dalam permainan kekuasaan.
Dan pada akhirnya, pertanyaan itu mengerucut pada satu hal yang tak bisa dihindari:
Apakah NU masih dipimpin oleh ilmu, atau mulai diarahkan oleh kepentingan?
Jika jawabannya yang kedua, maka yang dipertaruhkan bukan hanya organisasi melainkan kepercayaan umat yang selama ini menjadi fondasi utamanya.
