Situbondo globalnews 7/3/2026 -LPK Jatim cabang Situbondo melaporkan dugaan kerusakan hutan di wilayah KPH Bondowoso BKPH Besuki RPH Sumbermalang. Dari pelaporan tersebut Gakkum jabalnusra melakukan tindakan dan respon cepat dengan turun langsung kelokasi pada tanggal 4 maret 2026 untuk verifikasi lapangan sebagai tindakan awal.
Namun pada proses turunnya gakkum ke wilayah KPH bondowoso muncul pertanyaan publik atas independensi Gakkum JABALNUSRA Kementrian Kehutanan Pasalnya pertanyaan ini muncul lantaran Gakkum dan perhutani selaku terlapor melaluli status whatshap dari mantri Sumbermalang diketahui duduk disatu meja makan yang dikemas melalui buka bersama .
Saat dimintai tanggapannya awak media Bang Don ketua investigasi LPK Jatim selaku pelapor mengatakan ” sampai saat ini saya masih belum mendapatkan hasil dari verlap dan tindakan gakkum lainnya dari laporan saya atas dugaan kerusakan hutan namun sudah saya tanyakan ke gakkum dan jawaban dari gakkum saya diminta untuk menunggu tembusan tertulis kepada saya selaku pelapor” ucap bang Don
Disinggung terkait gakkum satu meja makan dengan perhutani selaku terlapor bang don mengatakan ” saya sebagai pelapor kini mempertanyakan independensi serta objektifitas dari gakkum, bukankah secara etik tentu tidak diperbolehkan penegak hukum makan bersama dengan terlapor ( Perhutani ) ??
Menurut saya harusnya gakkum bisa menghindari interaksi informal seperti makan bersama dengan terlapor apalagi ini masih dalam proses . Tentu wajar jika saat ini saya mempertanyakan independesi dari gakkum , apakah tidak ada konflik kepentingan disitu? Karena semua kemungkinan bisa terjadi disaat penegak hukum berada disatu meja dengan terlapor yakni perhutani.
Lanjut bang Don ” saya berencana akan berkirim surat kepada Propam Gakkum di kementrian kehutanan atas dugaan pelanggaran kode etik gakkum jabalnusra tersebut”.
Ia juga berharap laporannya atas dugaan kerusakan di wilayah RPH Sumbermalang kepada gakkum bisa segera mendapatkan kepastian hukum.
Pewaeta : farhan
