global.i-news.site
Banyuwangi – Para petani yang berasal dari wilayah Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi kembali mengeluhkan lambatnya proses pengurusan barcode BBM subsidi. Kondisi ini membuat aktivitas pertanian mereka terhambat karena kesulitan mendapatkan pasokan solar.
Para petani mengaku sudah cukup lama mengurus administrasi tersebut, namun hingga saat ini barcode yang diharapkan belum juga kunjung keluar.
“Kami para petani di sini sangat kesulitan. Pengurusan barcode untuk BBM subsidi itu prosesnya sangat lambat sekali. Sudah lama kami urus tapi belum ada kejelasannya,” keluh salah satu petani, kamis (16/04).
Akibat keterlambatan ini, petani terpaksa harus membeli BBM dengan harga non-subsidi yang jauh lebih mahal, atau bahkan menunda pekerjaan mengolah lahan karena kekurangan bahan bakar untuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya.
“Padahal musim tanam sudah di depan mata, tapi karena barcode belum jadi, kami bingung mau dapat solar subsidi dari mana. Semoga segera ada solusi dan percepatan dari pihak terkait,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto, memberikan penjelasan melalui WhatsApp terkait keluhan para petani di Kecamatan Wongsorejo yang merasa proses pembuatan barcode BBM subsidi berjalan lambat.
Menurutnya, keterlambatan ini disengaja demi kehati-hatian, agar bantuan negara benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan tidak disalahgunakan.
“Mohon dimaklumi, prosesnya memang kami lakukan teliti dan agak lama. Kita takut salah sasaran, Pak,” ujar Danang Hartanto dengan tegas.
Dijelaskan, pihaknya harus melakukan verifikasi data satu per satu secara detail. Mulai dari status kepemilikan lahan, alat mesin pertanian (alsintan), hingga memastikan bahwa yang mendaftar benar-benar petani aktif yang membutuhkan BBM untuk kegiatan usaha tani.
“Kalau kami terburu-buru dan asal cetak barcode, nanti malah ada yang bukan petani yang dapat subsidi. Itu yang kami hindari. Jadi lebih baik lambat sedikit tapi tepat sasaran dan amanah,” tambahnya.
Danang juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para petani, namun menegaskan bahwa langkah ini demi menjaga keadilan dan efisiensi anggaran negara. Pihaknya berjanji akan terus berupaya mempercepat proses tanpa mengurangi ketelitian verifikasi.
