Situbondo – Keputusan SMA Negeri 1 Panji yang mengeluarkan belasan siswa karena dugaan keterlibatan dalam penggunaan obat-obatan terlarang memicu gelombang kritik dan kekhawatiran publik. Kebijakan yang semestinya menjaga lingkungan pendidikan justru dinilai berpotensi mengorbankan masa depan peserta didik tanpa dasar pembuktian yang memadai.
Kasus ini mencuat setelah beredar informasi bahwa sejumlah siswa dipulangkan kepada orang tua mereka, menyusul dugaan penggunaan obat terlarang jenis pil. Namun hingga kini, belum terdapat bukti fisik yang kuat maupun hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan keterlibatan para siswa tersebut. Indikasi yang digunakan disebut hanya bersumber dari keterangan internal siswa dan temuan visual yang belum terverifikasi.
Salah satu siswa berinisial FD bahkan telah lebih dahulu melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Sementara itu, nasib belasan siswa lainnya masih berada dalam ketidakpastian terombang-ambing di antara stigma dan hilangnya akses pendidikan formal.
Ketua Umum LSM Koreksi, Dwi Atmaka S., menilai keputusan tersebut mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa meskipun sekolah memiliki kewenangan menjaga disiplin dan keamanan lingkungan belajar, langkah ekstrem seperti pengeluaran siswa harus berbasis pada bukti kuat dan proses yang transparan.
“Jika memang terbukti, apalagi sampai pada level peredaran, itu jelas pelanggaran berat dan dapat masuk ranah pidana. Namun jika belum terbukti, keputusan mengeluarkan siswa adalah tindakan yang terlalu dini dan berisiko merusak masa depan mereka,” ujarnya.
Menurut Aka sapaan akrabnya mekanisme pembinaan melalui Bimbingan Konseling (BK) seharusnya menjadi langkah awal sebelum menjatuhkan sanksi berat. Dalam kerangka pendidikan modern, pendekatan korektif dan rehabilitatif lebih diutamakan dibandingkan pendekatan represif yang langsung memutus akses belajar siswa.
Ia juga menyoroti lemahnya konstruksi pembuktian yang digunakan dalam kasus ini. Indikasi berupa foto sebuah kaleng yang diduga berkaitan dengan obat terlarang, menurutnya, tidak memenuhi standar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum. Demikian pula kesaksian antar siswa yang berpotensi bias dan tidak objektif.
“Keputusan besar tidak boleh dibangun di atas asumsi. Harus ada verifikasi, validasi, dan pembuktian yang jelas. Kalau tidak, ini bisa menjadi bentuk ketidakadilan,” tegasnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, kasus ini menyentuh isu fundamental dalam sistem pendidikan nasional, yakni keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak peserta didik. Hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi mencabut hak tersebut harus melalui prosedur yang ketat dan akuntabel.
Ketiadaan klarifikasi resmi dari pihak SMA Negeri 1 Panji hingga saat ini semakin memperkeruh situasi. Sikap tersebut memunculkan persepsi publik bahwa penanganan kasus belum dilakukan secara transparan, padahal keterbukaan menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Di sisi lain, kekhawatiran sekolah terhadap potensi penyebaran penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar memang tidak dapat diabaikan. Namun, langkah preventif dan protektif tersebut seharusnya tidak mengesampingkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan hak anak untuk mendapatkan pembinaan.
Aka menegaskan bahwa setiap kebijakan harus menghadirkan solusi, bukan sekadar sanksi. Mengembalikan siswa kepada orang tua tanpa pendampingan lanjutan atau skema pendidikan alternatif yang jelas hanya akan memperbesar risiko sosial di kemudian hari.
“Sekolah bukan hanya tempat menegakkan aturan, tetapi juga ruang untuk membina. Jika pendekatannya hanya menghukum tanpa solusi, maka yang hilang bukan sekadar siswa, tetapi masa depan generasi,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas di Situbondo dan berpotensi menjadi preseden penting dalam tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Jika tidak ditangani secara transparan, objektif, dan berkeadilan, praktik serupa dikhawatirkan akan terus berulang, dengan dampak yang semakin luas.
Di tengah tuntutan menjaga integritas lingkungan pendidikan, satu prinsip mendasar tidak boleh diabaikan: setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, dibina, dan diperbaiki bukan langsung disingkirkan tanpa kepastian kebenaran.
