Banyuwangi | global.i-news.site – Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah desa di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai lembaga yang seharusnya menjadi penampung aspirasi dan pengawas jalannya pemerintahan desa itu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
Kekecewaan ini mencuat menjelang momentum rekrutmen anggota BPD periode mendatang. Warga berharap adanya perombakan total dengan menghadirkan figur-figur baru yang lebih responsif, kritis, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Eddi, warga Desa Bajulmati, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kinerja BPD selama ini yang dinilai tidak aspiratif. Ia bahkan berharap anggota lama tidak kembali mencalonkan diri.
“Saya berharap anggota BPD dirombak total. Kalau bisa yang kemarin tidak usah mendaftar lagi. Mereka seolah hanya ingin jabatan, tapi tidak mau bekerja dan menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya pada Jurnalnews, Minggu, (5/4/2026).
Menurutnya, lambannya penanganan berbagai persoalan desa turut dipengaruhi oleh minimnya peran aktif BPD. Ia mencontohkan persoalan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
“Mestinya kalau ada persoalan segera dituntaskan, bukan dibiarkan sampai berganti kepala desa. Ini menunjukkan BPD tidak sigap,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ahmad Zaini, warga Desa Alasrejo. Ia menilai peran BPD di desanya cenderung mandek dan tidak terlihat menjalankan fungsi pengawasan maupun penyerapan aspirasi.
“BPD di sini seperti mandul, tidak pernah terlihat ada kegiatan. Pemerintah desa seolah berjalan sendiri tanpa pengawasan. Lalu kemana anggota BPD selama ini?” tegasnya.
Ia berharap pada periode mendatang, anggota BPD diisi oleh sosok-sosok baru yang lebih vokal dan berani menyuarakan kepentingan rakyat.
“Momentum pergantian ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan wajah-wajah baru yang kritis dan benar-benar bekerja,” imbuhnya.
Secara umum, kinerja BPD di wilayah tersebut kerap menjadi sorotan publik karena dianggap absen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Sejumlah warga menilai anggota BPD sering mengabaikan forum-forum penting desa dan cenderung hanya mengikuti keputusan tanpa adanya kontrol yang kuat.
Padahal, BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga representasi masyarakat di tingkat desa yang berfungsi layaknya “DPR kecil”, guna menciptakan mekanisme checks and balances dalam pemerintahan desa.
Dengan semakin dekatnya masa pergantian anggota, harapan besar masyarakat kini tertuju pada lahirnya BPD baru yang lebih profesional, aktif, dan benar-benar menjadi corong aspirasi rakyat. (Venus).
