Situbondo – Dalam lanskap pembangunan daerah yang semakin kompleks dan dinamis, kehadiran elemen masyarakat sipil yang independen dan berintegritas menjadi faktor penentu kualitas tata kelola publik. Di tengah arus percepatan pembangunan di Kabupaten Situbondo, GP Sakera Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, dan Advokasi menegaskan komitmennya untuk tetap tegak lurus dalam mengawal setiap proses pembangunan.
Pernyataan ini bukan sekadar sikap simbolik, melainkan posisi strategis yang dirumuskan secara sadar sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. GP Sakera menempatkan dirinya sebagai mitra kritis yang berdiri di atas prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Sekretaris GP Sakera, Taufik, SH, dalam keterangan resminya menegaskan bahwa organisasi yang ia wakili tidak akan bergeser dari garis integritas. “Kami berkomitmen mengawal seluruh proses pembangunan agar berjalan sesuai regulasi dan kepentingan publik. Tegak lurus bagi kami berarti konsisten pada kebenaran, tanpa kompromi terhadap penyimpangan,” ujarnya.
Menurut Taufik, pembangunan yang bermartabat tidak hanya diukur dari capaian fisik semata seperti panjangnya jalan yang dibangun atau megahnya gedung yang berdiri tetapi juga dari proses yang bersih dan tata kelola yang transparan. Ia menekankan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh negara pada hakikatnya bersumber dari dana rakyat, sehingga pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terbuka dan profesional.
Sebagai daerah yang memiliki potensi strategis di sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pariwisata, Situbondo tengah berada pada fase penting pembangunan. Berbagai proyek strategis dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam setiap proses tersebut, kontrol sosial tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan.
GP Sakera menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan kontribusi konstruktif untuk memperkuat kualitas pembangunan. Kritik yang disampaikan, menurut Taufik, selalu berbasis data, analisis rasional, dan etika komunikasi publik yang santun.
Yang membedakan GP Sakera dari banyak kelompok lainnya adalah komitmennya untuk tetap independen secara finansial. Organisasi ini secara tegas menyatakan tidak akan menggunakan dana APBD maupun APBN dalam menjalankan aktivitas maupun usaha yang dikembangkan.
“Kami memilih untuk berdiri mandiri. Tanpa ketergantungan anggaran negara, kami dapat menjaga objektivitas dan kebebasan bersikap. Jika program berjalan baik, kami dukung. Jika ada indikasi penyimpangan, kami akan menyampaikan koreksi secara terbuka dan profesional,” tegas Taufik.
Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga marwah organisasi. Ketergantungan terhadap anggaran publik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat melemahkan daya kritis. Dengan kemandirian finansial, GP Sakera berupaya memastikan bahwa setiap sikap dan pernyataan lahir dari pertimbangan moral, bukan tekanan pragmatis.
Lebih jauh, GP Sakera memandang bahwa gerakan anti korupsi tidak hanya sebatas slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Edukasi publik menjadi salah satu pilar utama perjuangan mereka. Organisasi ini berupaya meningkatkan literasi masyarakat terkait hak, kewajiban, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan publik.
Dalam konteks resistensi, GP Sakera memaknai sebagai keberanian moral untuk tidak tunduk pada praktik-praktik yang menyimpang dari hukum dan etika. Sementara advokasi dijalankan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara konstitusional dan profesional.
Di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, menjaga konsistensi tentu bukan perkara mudah. Akan ada tantangan, perbedaan pandangan, bahkan tekanan. Namun GP Sakera menegaskan bahwa komitmen tegak lurus adalah prinsip dasar yang tidak dapat ditawar.
Bagi masyarakat Situbondo, kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel. Kolaborasi sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
GP Sakera menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan mengawal pembangunan adalah panggilan moral jangka panjang. Independensi bukan strategi sesaat, melainkan fondasi gerakan. Integritas bukan sekadar citra, melainkan identitas.
Dengan komitmen tersebut, GP Sakera menyatakan siap terus mengawal perjalanan pembangunan di Situbondo menuju masa depan yang lebih bersih, transparan, dan bermartabat di mana pembangunan tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga kokoh secara etika dan hukum.
Penulis: Randa Kholilur Rohim
