23 Februari Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mencetuskan langkah berani dengan mengusulkan penghentian izin baru (moratorium) serta pembatasan gerai ritel modern di wilayah perdesaan. Kebijakan ini merupakan pilar utama strategi Presiden Prabowo Subianto dalam memberdayakan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah diakselerasi sejak Juli lalu.
Langkah ini mendapat legitimasi kuat dari parlemen. Ketua Komisi V DPR RI secara terbuka mendukung inisiatif tersebut dan mendesak Pemerintah segera merumuskan roadmap penghentian ekspansi ritel modern. DPR menilai, dominasi korporasi ritel besar selama ini menciptakan ketimpangan pasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi mandiri di tingkat akar rumput.
Secara regulasi, kebijakan ini berpijak pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan mandat penuh bagi desa untuk mengelola pendapatan melalui BUMDes atau Koperasi. Dukungan fiskal pun tidak main-main; melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan 58,03% Dana Desa atau setara Rp34,57 triliun khusus untuk memperkuat infrastruktur KDMP, mulai dari pembangunan gerai hingga pusat logistik desa.
KDMP dirancang bukan sekadar toko kelontong, melainkan agregator produk pertanian dan UMKM lokal. “Tujuannya adalah menciptakan ekonomi sirkular di mana uang rakyat tetap berputar di desa, bukan terserap ke pusat oleh perusahaan besar,” ujar perwakilan kementerian dalam sebuah sesi diskusi kebijakan.
Dilihat dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini merupakan bentuk proteksionisme ekonomi domestik pada level mikro. Jika berhasil, KDMP berpotensi menjadi tulang punggung baru nasional yang mampu memangkas ketimpangan desa-kota secara signifikan melalui distribusi kekayaan yang lebih merata.
Namun, transisi ini bukan tanpa risiko. Tanpa adanya kompetisi sehat dari ritel modern, KDMP dibayangi tantangan inovasi dan risiko inefisiensi manajerial. Masalah klasik seperti integritas pengurus koperasi serta rantai pasok yang belum teruji menjadi kerikil tajam bagi stabilitas pasokan pangan di tingkat desa.
Amirullah Setya Hardi, Ph.D., pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kepada media menyampaikan “Bahwa kebijakan ini adalah pertaruhan besar bagi kredibilitas Pemerintah Keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi penggunaan Dana Desa serta intensitas pendampingan profesional. Tanpa standar pelayanan yang mampu menandingi ritel modern, masyarakat desa justru akan dirugikan secara kualitas layanan,” tegasnya.
