Situbondo, 13 Januari 2026 – Sengketa atas sebidang lahan seluas 158 hektare di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, kini memasuki babak baru yang penuh tantangan. Sebuah gugatan perlawanan (verzet) telah diajukan oleh sejumlah pihak yang mengklaim sebagai penguasa fisik lahan tersebut, setelah ditemukan perbedaan signifikan antara objek tanah yang tercatat dalam putusan perkara sebelumnya dan objek tanah yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi. Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Situbondo dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan terhadap objek yang tepat dan sesuai dengan dasar putusan yang telah ditetapkan.
Perbedaan Data Objek Tanah Sebabkan Gugatan Perlawanan
Gugatan perlawanan tersebut tercatat dalam Perkara Eksekusi Nomor 14/Pdt.Eks/2025/PN Situbondo, yang merupakan kelanjutan dari rangkaian perkara perdata yang telah berlangsung sejak tahun 2000. Proses hukum ini sudah melewati berbagai tingkat pengadilan, termasuk kasasi. Dalam gugatan tersebut, pihak pelawan mengajukan permohonan agar pengadilan menilai kembali kesesuaian objek tanah yang dieksekusi dengan putusan yang telah ada. Hal ini berkaitan dengan perbedaan data mengenai objek tanah antara yang tercantum dalam putusan dan yang tertera dalam pelaksanaan eksekusi.
Dokumen gugatan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum dalam putusan perkara sebelumnya dan data tanah yang dikenakan sita. Dalam putusan perkara sebelumnya, objek sengketa tercatat sebagai Petok C Nomor 298, Persil 51, Klas Tanah D II, dengan luas 170 hektare. Namun, dalam pelaksanaan eksekusi, objek tanah yang dikenakan sita tercatat sebagai Petok C Nomor 464, Persil 37, Klas Tanah D II, dengan luas tanah 158 hektare, atas nama Masliha Bunisa.
Perbedaan ini mencakup nomor petok, persil, luas tanah, serta batas-batas wilayah yang menjadi objek sengketa. Menurut pihak pelawan, perbedaan administrasi tersebut perlu diuji melalui proses hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi yang dapat merugikan pihak lain.
Klaim Penguasaan Lama Sebagai Alasan Perlawanan
Salah satu pelawan dalam perkara ini mengklaim telah menguasai dan menempati lahan yang disengketakan sejak tahun 1953. Klaim tersebut didukung oleh dokumen administrasi desa, termasuk karawangan atau klasiran tanah tahun 1980, serta data kependudukan yang menunjukkan keberlanjutan penguasaan fisik atas tanah tersebut.
Dalam gugatan perlawanan ini, pihak pelawan menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk menggugat putusan pengadilan yang telah ada. Sebaliknya, mereka hanya ingin memastikan bahwa objek tanah yang dieksekusi sesuai dengan dasar putusan yang sah dan akurat, guna menjaga prinsip kepastian hukum dan menghindari kesalahan administratif yang berpotensi merugikan pihak lainnya.
Prosedur Eksekusi yang Perlu Diperhatikan
Selain persoalan data objek tanah, para pelawan juga meminta agar majelis hakim menilai kembali prosedural pelaksanaan eksekusi yang dilakukan. Mereka mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan transparansi dalam setiap langkah eksekusi, mengingat dampak besar yang ditimbulkan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat. 
Gugatan perlawanan ini diakui oleh para pelawan sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah sesuai dengan hukum acara perdata. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak ketiga yang merasa hak-haknya terganggu akibat pelaksanaan eksekusi yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kuasa Hukum: Uji Kepastian Hukum dalam Eksekusi
Kuasa hukum dari para pelawan, Lukman Hakim, S.H., menyatakan bahwa gugatan perlawanan ini diajukan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai objek tanah yang menjadi sengketa. Menurutnya, yang perlu diuji adalah kesesuaian antara amar putusan dan objek eksekusi yang dilaksanakan. “Ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kesalahan administratif yang berpotensi merugikan pihak lain,” ujar Lukman.
Lukman juga menambahkan bahwa sengketa pertanahan yang melibatkan dokumen-dokumen lama seperti petok C dan klasiran desa memerlukan ketelitian dalam penerapannya pada proses hukum modern. Oleh karena itu, pengadilan perlu memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dilakukan dengan hati-hati, mengacu pada bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menyoroti Kompleksitas Sengketa Agraria
Kasus sengketa lahan ini kembali menyoroti kompleksitas masalah agraria di Indonesia, khususnya terkait dengan sinkronisasi data antara administrasi desa, riwayat penguasaan tanah, dan putusan pengadilan. Para pengamat hukum menilai bahwa gugatan perlawanan merupakan instrumen yang sah dan penting untuk memastikan bahwa eksekusi putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
“Gugatan perlawanan adalah hak yang dijamin oleh hukum bagi pihak yang merasa haknya terganggu oleh pelaksanaan eksekusi. Pengadilan harus menilai secara objektif apakah eksekusi yang dilakukan telah sesuai dengan dasar putusan yang ada,” ujar seorang praktisi hukum yang tidak ingin disebutkan namanya.
Proses Pengadilan yang Sedang Berjalan
Saat ini, Pengadilan Negeri Situbondo masih memproses gugatan perlawanan tersebut. Majelis hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, serta menilai apakah objek tanah yang dieksekusi sesuai dengan dasar putusan yang digunakan dalam perkara tersebut.
Para pelawan berharap agar pengadilan dapat memberikan keputusan yang mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini.
Kesimpulan: Mencapai Kepastian Hukum dalam Sengketa Pertanahan
Kasus sengketa lahan seluas 158 hektare di Situbondo ini menggambarkan pentingnya ketepatan administrasi dan prosedur dalam setiap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengklaim penguasaan fisik atas lahan ini menunjukkan bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dilakukan dengan tepat, sah, dan adil. Melalui proses ini, diharapkan sistem peradilan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta menghindari kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam sengketa ini.
Perkara ini menjadi sorotan penting dalam konteks agraria di Indonesia, di mana ketepatan prosedural dan administrasi sangat menentukan keadilan dalam penyelesaian sengketa.
Penulis: Randa
