JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah pandangan mengenai arah masa depan organisasi Islam terbesar di Indonesia mulai mengemuka. Salah satu suara yang menarik perhatian datang dari tokoh muda NU asal Situbondo, Jawa Timur, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur.
Menurutnya, Muktamar NU bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan momentum strategis untuk mengembalikan NU pada khitah perjuangan ulama sebagai penjaga moral bangsa dan perekat persatuan nasional.
Gus Lilur mengingatkan bahwa pengalaman Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 harus menjadi bahan refleksi mendalam bagi seluruh peserta muktamar. Ia menilai dinamika politik internal yang terjadi saat itu meninggalkan sejumlah catatan yang berpengaruh terhadap soliditas organisasi.
“Muktamar Lampung harus menjadi pelajaran berharga. Ketika pertimbangan kekuasaan lebih dominan dibandingkan kepentingan jam’iyah, maka risiko perpecahan dan melemahnya marwah organisasi menjadi sangat besar,” ujar Gus Lilur, Rabu (18/6/2026).
NU dan Tanggung Jawab Kebangsaan
Dalam pandangannya, Muktamar ke-35 berlangsung pada situasi yang tidak biasa. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, rivalitas ekonomi global, hingga meningkatnya fragmentasi sosial di berbagai negara.
Sebagai organisasi keagamaan dengan basis massa terbesar di Indonesia, NU dinilai memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
“NU bukan hanya organisasi keagamaan. NU adalah salah satu pilar yang ikut mendirikan republik ini. Karena itu, setiap keputusan strategis yang lahir dari muktamar harus memiliki orientasi kebangsaan yang jelas,” tegasnya.
Meneladani Semangat Piagam Jakarta
Gus Lilur kemudian mengaitkan Muktamar ke-35 dengan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yakni lahirnya Piagam Jakarta dan keputusan para tokoh Islam pada 18 Agustus 1945.
Menurutnya, sikap para pendiri bangsa yang rela mengesampingkan kepentingan kelompok demi menjaga persatuan Indonesia merupakan teladan kenegarawanan yang relevan hingga hari ini.
Baginya, penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta bukanlah bentuk kekalahan politik umat Islam, melainkan manifestasi kebesaran jiwa para ulama dan negarawan yang menempatkan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan.
“Semangat Piagam Jakarta adalah semangat pengorbanan demi persatuan. Para pemimpin Islam saat itu memilih Indonesia yang utuh dibandingkan kemenangan kelompok. Spirit itulah yang seharusnya menjadi panduan moral dalam Muktamar NU ke-35,” katanya.
Dukungan terhadap Keberlanjutan Stabilitas Nasional
Sebagai implementasi dari gagasan tersebut, Gus Lilur berpandangan bahwa kepemimpinan NU ke depan perlu memiliki komitmen kuat terhadap stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan bangsa.
Ia menilai pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden telah berhasil meredam berbagai polarisasi politik yang sebelumnya berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, rekonsiliasi berbagai kelompok politik pasca-Pemilu menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Kepentingan terbesar bangsa saat ini adalah menjaga persatuan nasional. NU harus hadir sebagai kekuatan moral yang mendukung stabilitas, bukan menjadi bagian dari fragmentasi politik,” ujarnya.
Duet Ulama dan Intelektual
Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan organisasi, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum PBNU dan sebagai Rais Aam.
Menurutnya, kombinasi keduanya merepresentasikan perpaduan ideal antara otoritas keulamaan, kapasitas intelektual, pengalaman organisasi, serta jaringan internasional yang dibutuhkan NU di era global.
“Nasaruddin Umar dan Said Aqil Siradj adalah figur yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, dan reputasi yang diakui luas. NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi ini semakin berwibawa di tingkat nasional maupun global,” ungkapnya.
Menjaga Marwah Keulamaan
Di sisi lain, Gus Lilur mengingatkan pentingnya menjaga marwah keulamaan dalam proses suksesi organisasi. Ia menilai NU harus tetap menjadi rumah besar para ulama dan cendekiawan, bukan sekadar arena perebutan pengaruh politik.
Karena itu, ia berharap para peserta Muktamar ke-35 mampu menempatkan kapasitas keilmuan, integritas moral, dan rekam jejak pengabdian sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan.
“Muktamar ini bukan hanya menentukan siapa yang memimpin lima tahun ke depan. Yang dipertaruhkan adalah arah peradaban NU, masa depan umat, dan kontribusi organisasi terhadap bangsa dan negara. Karena itu, keberanian moral para kiai dan ulama menjadi faktor yang sangat menentukan,” pungkasnya.
Bagi Gus Lilur, Muktamar NU ke-35 pada akhirnya merupakan ujian sejarah: apakah NU akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai penjaga nilai-nilai keulamaan dan kebangsaan, atau justru terseret dalam arus pragmatisme kekuasaan. Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah NU pada masa mendatang.
