global.i-news.site
BANYUWANGI – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sejumlah desa wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, kini menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah elemen masyarakat yang kritis menilai struktur dan pengelolaan BUMDes di wilayah tersebut mengalami stagnasi atau “mati suri”, padahal lembaga ini dipercaya memegang mandat strategis dalam mengelola ketahanan pangan desa.
Hingga pertengahan tahun 2026 ini, belum ada satu pun desa di Kecamatan Wongsorejo yang mampu menunjukkan keberhasilan nyata dalam program ketahanan pangan melalui BUMDes. Alih-alih menghasilkan dampak ekonomi bagi warga, laporan pertanggungjawaban kinerja BUMDes dinilai nyaris tidak ada atau sangat minim transparansi.( sabtu,20/6/2026 )
Dana Menguap, Kegiatan Nihil
Berdasarkan penelusuran di lapangan, fakta menunjukkan bahwa realisasi kegiatan ketahanan pangan hampir nihil. Masyarakat hanya mendengar wacana adanya alokasi dana ketahanan pangan, namun bingung dengan peruntukan hasilnya. “Warga masih bertanya-tanya, sebenarnya hasil pengelolaan itu untuk siapa? Karena yang terlihat di lapangan sangat sedikit,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Lebih memprihatinkan lagi, kuat dugaan bahwa dana-dana tersebut hanya berakhir sebagai catatan administratif belaka. Tidak jarang, anggaran yang digelontorkan diduga kuat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan oknum tertentu, bukan untuk pemberdayaan ekonomi kolektif desa.
Praktik “Berjamaah” yang Merugikan Negara
Pengamat sosial lokal menilai, pola pengelolaan keuangan ketahanan pangan di Wongsorejo terkesan seragam dan sistematis. “Sepertinya persoalan ini sudah ‘berjamaah’. Beda tipis cara masing-masing pengelola dalam menyembunyikan jejak penggunaan dana. Terkadang, dana itu hanya ada tulisannya saja di laporan, tapi fisiknya tidak jelas,” tambahnya.
Ketiadaan analisis peruntukan dana yang jelas membuat BUMDes di wilayah tersebut rentan terhadap praktik korupsi dan penyelewengan anggaran. Masyarakat merasa dibohongi oleh janji-janji kesejahteraan yang tidak pernah terwujud.
Desakan Audit Inspektorat Kabupaten
Menanggapi kondisi ini, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Banyuwangi untuk lebih proaktif turun ke lapangan. Mereka berharap adanya pemeriksaan mendalam terhadap arus keuangan BUMDes, khususnya terkait dana ketahanan pangan di setiap desa.
“Kami berharap Inspektorat tidak menunggu laporan pengaduan, tetapi melakukan audit rutin. Rata-rata BUMDes di sini menggunakan dana tanpa analisa yang jelas peruntukannya. Ini harus dihentikan demi menyelamatkan aset desa,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kecamatan Wongsorejo maupun para Kepala Desa terkait tudingan mati surinya BUMDes dan dugaan penyelewengan dana ketahanan pangan tersebut.
