BANYUWANGI, global.i-news.site – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bupati Ipuk Fiestiandani sedang menyusun skema khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka penghematan energi. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian pasokan energi global dan upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah.
Dalam rapat koordinasi dengan para kepala Otonomi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar beberapa waktu lalu, Bupati Ipuk menjelaskan bahwa skema yang dirancang akan fokus pada penerapan sistem kerja fleksibel. “Kita perlu beradaptasi dengan kondisi terkini tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kerja fleksibel menjadi salah satu solusi yang potensial untuk menekan konsumsi energi, termasuk BBM yang digunakan untuk transportasi perjalanan kerja,” ujarnya.
Saat ini, pihak terkait tengah melakukan pemetaan tugas di setiap OPD untuk mengidentifikasi sektor mana yang dapat menerapkan kerja dari rumah (WFH) atau kombinasi dengan kerja secara langsung (luring). Tugas-tugas administratif yang tidak memerlukan interaksi fisik langsung akan diutamakan untuk dilakukan secara daring. Sementara itu, sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik wajib akan tetap beroperasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
“Kami juga akan menyelaraskan langkah ini dengan kebijakan penghematan energi yang akan diterapkan pemerintah pusat mulai April 2026, yang mencakup optimalisasi platform digital dan pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak,” tambah salah satu staf ahli bidang pemerintahan yang turut hadir dalam rapat.
Skema ini masih dalam tahap penyempurnaan dan akan diujicoba di beberapa OPD sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Berita Terkait
Post Views: 35
