Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, lanskap politik internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini kian memperlihatkan kompleksitas yang tidak sederhana. Di balik mekanisme formal yang telah mapan, tersimpan dinamika strategis yang membentuk konfigurasi kepemimpinan jauh sebelum forum resmi digelar.
Istilah “paslon” atau pasangan calon meskipun tidak dikenal dalam terminologi struktural NU menjadi pendekatan analitis yang relevan untuk membaca arah kontestasi. Sebab, dalam praktiknya, kepemimpinan NU hampir selalu lahir dari konfigurasi dua poros utama: Rais Aam sebagai otoritas keagamaan tertinggi dan Ketua Umum sebagai motor organisatoris.
Secara normatif, pemilihan Rais Aam berada di tangan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), sebuah forum kiai sepuh yang memiliki otoritas menentukan pemimpin tertinggi dalam struktur syuriyah. Namun dalam realitas politik organisasi, komposisi AHWA sendiri tidak sepenuhnya steril dari pengaruh.
Di sinilah pertarungan awal sesungguhnya terjadi.
Informasi yang beredar menyebut adanya manuver dari Saifullah Yusuf yang dikabarkan tidak menghendaki masuknya dua kiai berpengaruh KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus ke dalam struktur AHWA. Keduanya disebut memiliki kecenderungan mendukung Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Di sisi lain, Saifullah Yusuf justru mendorong Miftachul Akhyar untuk tetap berada di posisi puncak tersebut. Dinamika ini menegaskan bahwa pertarungan tidak semata terjadi dalam pemilihan, tetapi telah berlangsung sejak tahap rekayasa komposisi pemilih.
Sementara itu, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, masih berada dalam posisi mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum. Namun hingga kini, ia disebut masih mencari figur yang tepat untuk dipasangkan dalam posisi Rais Aam.
Konfigurasi lain juga mulai terbaca. Jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut mendorong skema tertentu yang menempatkan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Pada saat yang sama, terdapat pula spektrum kekuatan yang beririsan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mempertimbangkan Nazaruddin Umar sebagai kandidat Ketua Umum.
Nama-nama seperti Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid turut disebut dalam orbit konsolidasi kekuatan ini. Jika poros-poros tersebut benar-benar berpadu, maka skenario “koalisi besar” bukanlah hal yang mustahil bahkan berpotensi menentukan hasil Muktamar sebelum forum dimulai.
Namun demikian, membaca NU tidak cukup hanya dengan pendekatan politik modern. Faktor kiai pesantren tetap menjadi variabel independen yang sering kali membalikkan seluruh kalkulasi.
Dalam konteks ini, pertanyaan menarik muncul: mengapa konfigurasi lama—yang mempertemukan Yahya Cholil Staquf dengan Miftachul Akhyar serta mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekjen tidak dipertahankan?
Jawabannya mengarah pada kemungkinan adanya pergeseran orientasi, ketegangan kepentingan, hingga perbedaan strategi dalam membaca masa depan NU.
Di sisi lain, komunikasi antara Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam disebut telah terjadi, meskipun belum menghasilkan keputusan final. Gus Yahya sendiri dikabarkan mengantongi basis dukungan awal sekitar 40 persen—angka signifikan, namun belum cukup untuk memastikan kemenangan dalam konfigurasi politik yang cair.
Apabila skenario tersebut tidak terwujud, alternatif figur seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma’ruf Amin dapat menjadi opsi kompromi.
Satu hal yang pasti: Muktamar NU ke-35 bukan sekadar forum demokrasi organisasi. Ia adalah arena pertemuan berbagai kepentingan politik, kultural, hingga spiritual yang saling berkelindan.
Dalam konteks itulah, istilah “paslon” menemukan relevansinya. Sebab, di NU, kepemimpinan tidak pernah berdiri tunggal. Ia selalu merupakan hasil negosiasi dua kutub kekuasaan: syuriyah dan tanfidziyah.
Dan di baliknya, selalu ada pertarungan yang jauh lebih dalam tentang arah, wajah, dan masa depan Nahdlatul Ulama.
